KONSULTASI PUBLIK RTRWP JAMBI

Sekitar 60 orang pemegang kepentingan utama, termasuk pemerintah, swasta, LSM, Universitas, lembaga penelitian dan pihak-pihak lain mendiskusikan peluang dan tantangan bagi Jambi dalam mengembangkan investasi yang berkelanjutan dalam Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah RTRWP 2011-2031.

Diharapkan melalui Konsultasi yang berlangsung selama satu hari ini, Kamis (22/3) dapat terbangun komitmen dari para pihak dalam penataan ruang di Provinsi Jambi, yang pada akhirnya akan digunakan sebagai masukan dalam perumusan Ranperda RTRWP untuk 20 tahun ke depan.

Ditambahkan Nelly Akbar, Koordinator Project KKI Warsi, "Investasi pengelolaan hutan dan sumberdaya alam di Jambi yang tidak berpihak pada masyarakat adat menimbulkan konflik horizontal maupun konflik vertikal. Penyertaan tanah sebagai modal dari masyarakat adat dalam investasi masih sebatas wacana", jelasnya.

Dengan tutupan luas hutan di Jambi yang saat ini kritis, agar Pemerintah Provinsi Jambi kembali meninjau model-model pembangunan ekonomi yang telah berlangsung selama ini. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Jambi perlu mengkaji ulang dalam membuat kebijakan terkait dengan berbagai investasi termasuk sektor pertambangan yang saat ini telah menjadi sebuah masalah baru. Hendaknya pemerintah harus memikirkan pola pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, dimana tidak melewati batas-batas kemampuan ekologi dan dapat memperbaiki kualitas seluruh lapisan masyarakat di Jambi.

Dalam kegiatan Konsultasi Publik tersebut, didapati beberapa rekomendasi diantara meminta Pemerintah Provinsi menyusun indikasi program dalam rencana pola ruang kawasan budidaya. Terkait perkebunan dan pertambangan yang mempertimbangkan mitigasi dampak program dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang telah dilakukan.