BELAJAR INISIATIF DA REDD+

Sejak tahun 1990-an di Provinsi Jambi telah diinisiasi berbagai modelnya seperti Sistim Hutan Kerakyatan dalam bentuk Hutan Adat dan Hutan Lindung Desa, Lubuk dan Lebung Larangan, Kawasan Lindung Desa, Rimbo Psako dan Rimbo Parabukalo, Pengelolaan Hutan Produksi Alam Oleh Masyarakat Tradisional (PHAPMT), Hompongom oleh Orang Rimba serta sistim agroforest karet.

Sejalan dengan makin menghangatnya isyu perubahan iklim yang menempatkan sektor Kehutanan pada 2 posisi penting, yaitu a) sebagai salah satu penyumbang emisi yang cukup signifikan. Diperkirakan deforestasi sebagai dampak penebangan, konversi lahan, kebakaran hutan, dan aktivitas lainnya menyumbang 18%-20% total emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfir dan b) sektor kehutanan mempunyai peran yang signifikan dalam pengurangan emisi GRK melalui penyimpanan karbon (carbon storage) dan sekuestrasi karbon (carbon sequestration) baik yang berasal dari stok sumberdaya hutan (SDH) yang ada maupun upaya-upaya rehabilitasi lahan dan penghutanan kembali (reforestation).

Namun sayangnya sampai saat ini kawasan-kawasan Kelola rakyat tersebut masih gamang untuk mulai masuk kedalam skema Demonstration Activities (DA) REDD+, karena selain mekanismenya yang rumit, butuh investasi dana yang banyak, prosedur penetapan yang birokratis, belum ada model yang bisa menjadi media pembelajaran serta masih minimnya pemahaman para insiator baik dari kalangan Pemerintah Daerah, organisasi non pemerintah, maupun masyarakat adat/lokal.

Oleh karena itu belajar dari wilayah-wilayah yang sudah menginisiasi DA REDD+ yang berbasiskan masyarakat sangat perlu untuk dilakukan, selain untuk menimba pengalaman ataupun ada pedoman yang dapat menjadi acuan penerapan DA REDD+, bagaimana keterlibatan masyarakat dan Pemerintah daerah serta metodologi-metodologi yang diterapkan.

Taman Nasional Meru Betiri merupakan salah satu DA REDD+ yang telah dilaunching oleh Menteri Kehutanan sebagai salah satu DA di Indonesia. Dimana inisiatif DA melibatkan berbagai pihak baik Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Puspijak, Balai Taman Nasional juga melibatkan Organisasi Non Pemerintah dan masyarakat lokal. Sehingga sangat ideal menjadi lokasi belajar untuk inisiatif DA REDD+.